Pemprov Jawa Barat dan BIG Resmikan Nama Rupabumi Pasar Leuweung Kiarapayung
Sumedang, Berita Geospasial - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan Pasar Leuweung Kiarapayung di Desa Sindangsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Oktober 2022. Peresmian Pasar Leuweung Kiarapayung dihadiri oleh Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial (PPRT BIG), Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Dinas Kehutanan (Dishut), Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Desa Sindangsari, Kwartir Daerah Jawa Barat, Kelompok Tani Hutan (KTH), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMDES) dan masyarakat setempat.
Pasar Leuweung Kiarapayung dibuka sebagai pusat transaksi bagi masyarakat terutama KTH yang memiliki produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) agar dapat secara langsung menjual produknya. Pasar Leuweung Kiarapayung berada di tanah milik negara yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sertifikat dan Perbenihan Tanaman Hutan (SPTH) Dinas Kehutanan Jawa Barat. Tanah negara ini akhirnya dipergunakan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terbengkalai.
Kepala PPRT BIG, Dr. Ir. Ade Komara Mulyana yang turut hadir pada acara tersebut dalam sambutannya mengatakan “Dengan resminya nama rupabumi Pasar Leuweung Kiarapayung dan telah masuk ke dalam basis data SINAR maka nama rupabumi ini sudah legal, ada kekuatan hukum sekaligus melestarikan nama lokal leuweung sebagai kekayaan bahasa dan kearifan lokal”.
Peresmian nama kawasan wisata hutan yang dilaksanakan sekaligus dengan pendataan nama rupabumi ini merupakan langkah baik yang diprakarsai Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat yang digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan satu juta nama rupabumi di Jawa Barat yang dibakukan di masa mendatang.
Dishut Jawa Barat menuturkan terdapat potensi penambahan data nama rupabumi dari sekitar 3500 KTH di Jawa Barat. Dishut Jawa Barat juga aktif mendorong KTH untuk mendata nama rupabumi di lingkungannya.
(FAN/FY)